Obama Tak Lebih dari Sekedar Penjajah: Kirim 17.000 Prajurit ke Afghanistan
Dalam tindakan besar militer pertamanya, Presiden AS Barack Obama, Selasa, menyetujui penggelaran 17.000 prajurit tambahan ke Afghanistan, dan mengatakan mereka diperlukan “guna menstabilkan situasi yang memburuk”.

“Tak ada tugas yang lebih serius sebagai Presiden selain keputusan untuk menggelar angkatan bersenjata kita ke jalan yang berbahaya,” kata Obama dalam satu pernyataan.

“Saya melakukannya hari ini dengan seksama karena situasi di Afghanistan dan Pakistan memerlukan perhatian mendesak serta tindakan cepat,” katanya.

Obama mengatakan perintah penggelaran tersebut adalah reaksi atas permintaan selama berbulan-bulan oleh komandan AS di Afghanistan, Jenderal David McKiernan –yang telah meminta lebih dari 30.000 prajurit lagi.

“Guna memenuhi kebutuhan keamanan,” kata Obama, ia telah menyetujui permintaan Menteri Pertahanan AS Robert Gates untuk mengerahkan Marine Expeditionary Brigade pada musim semi dan Army Stryker Brigade dan pasukan pendukung pada musim panas tahun ini.

Gedung Putih menyatakan 17.000 prajurit akan diberangkatkan ke Afghanistan sebelum pemilihan umum di negeri itu, yang dijadwalkan berlangsung 20 Agustus, penambahan penting bagi 38.000 prajurit AS yang sudah berada di lapangan guna memerangi aksi perlawanan yang meningkat.

Pemerintah dukungan AS di Kabul telah menghadapi tekanan kuat saat kelompok perlawanan pimpinan faksi santri Taliban dan Al-Qaeda memperoleh kekuatan dan menyebar dari bagian timur sampai selatan dan ke berbagai wilayah barat serta di sekitar ibukota Afghanistan, Kabul.

Saat aksi kekerasan di Irak mulai berkurang dan jumlah prajurit AS di sana telah dikurangi, AS terus mengalihkan perhatiannya ke aksi perlawanan di Afghanistan.

Tahun lalu adalah tahun yang paling mematikan di negeri tersebut dalam masalah aksi kekerasan oleh Taliban, termasuk serangan bunuh diri, pembunuhan pejabat pemerintah dan penyergapan terhadap tentara Afghanistan serta internasional.

“Taliban bangkit lagi di Afghanistan, dan Al-Qaeda mendukung aksi perlawanan itu dan mengancam Amerika dari tempat berlindungnya di sepanjang perbatasan Afghanistan,” kata Obama.

“Penambahan ini perlu guna menstabilkan situasi yang memburuk di Afghanistan, yang belum mendapat perhatian strategis, pengarahan dan sumber daya yang sangat diperlukannya,” kata Presiden AS tersebut.

Pentagon menyatakan Gates telah memerintahkan penggelaran dua satuan tempur tambahan dengan jumlah keseluruhan lebih dari 12.000 prajurit, dan jurubicara Pentagon Bryan Whitman menyatakan mereka akan digelar di daerah rusuh Afghanistan selatan.

“2nd Marine Expeditionary Brigade, dari Camp Lejeuna, North Carolina, dengan rata-rata 8.000 Marinir akan digelar di Afghanistan pada penghujung musim semi 2009,” demikian isi pernyataan Pentagon.

“5th Stryker Brigade, 2nd Infantry Division dari Ft Lewis, Washington, akan mengerahkan sebanyak 4.000 prajurit di Afghanistan pada pertengahan musim panas 2009,” katanya.

“Sebanyak 5.000 prajurit tambahan guna mendukung pasukan tempur ini akan menerima perintah penggelaran belakangan,” katanya.

Obama menyatakan satuan tersebut yang akan dikirim ke Afghanistan mulanya telah disiapkan untuk Irak, dan menyatakan pengalihan pasukan AS ke sana “memberi kita keluwesan untuk meningkatkan kehadiran kita di Afghanistan”.

Keputusan penggelaran itu dilakukan di tengah kajian menyeluruh mengenai strategi AS di Afghanistan dan Pakistan, tapi Obama menyatakan itu takkan mendahului penetapan hasil kajian tersebut. (Republika, 18/02/09)

Komentar:

Inilah apa yang disebut sebagai “jalan baru” yang digagas Obama terhadap dunia Islam untuk terus melanggengkan penjajahan dan dominasinya di dunia Muslim. Tak ada perubahan dari kebijakan Amerika sebagai negara Kapitalis yang menjadikan penjajahan sebagai kebijakan luar negerinya.

Untuk apa keberadaan prajurit AS di negeri Muslim Afghanistan itu? Tidak ada tujuan lain kecuali untuk memperkuat upaya penjajahan atas negeri kaum Muslim tersebut.

Kaum Muslim tak layak berharap kepada Obama. Kaum Muslim hanya memerlukan seorang pemimpin yang tulus yang akan menyatukan kaum Muslim di seluruh dunia dan membebaskan negeri-negeri mereka dari cengkraman penjajah. Hal itu hanya terwujud melalui tegaknya Khilafah Islamiyyah yang sesuai dengan metode kenabian. Tidakkah kaum Muslim untuk bersegera ambil bagian dalam memperjuangkan penegakkan institusi pemersatu umat itu?

NABI MUHAMMAD SAW. DIHINA LAGI!

Atas nama kebebasan, Islam dan Rasulullah saw. kembali dihina. Pada tahun 2005 lalu, Koran Jyllands-Posten Denmark menerbitkan kartun-kartun Kanjeng Nabi Muhammad saw. Dalam kartun itu digambarkan Rasulullah saw. membawa pedang dan menenteng ‘bom’. Bahkan dalam salah satu kartunnya, Rasulullah saw. digambarkan sebagai orang yang bersorban, dan di sorbannya terselip bom (terlihat dari bentuk dan sumbunya). Lalu, Januari 2006 kartun-kartun itu dimuat di media massa Norwegia. Bahkan karikatur-karikatur tersebut muncul di berbagai koran harian Prancis, seperti France Soir.
Kasus tersebut mencuat lagi setelah Badan Intelijen Denmark, PET (12/2/2008), mengklaim berhasil mengagalkan sebuah rencana pembunuhan terhadap kartunis Kurt Westergaard, yang menggambar kartun Nabi Muhammad itu. Keesokan harinya (13/2/2008), karikatur yang melecehkan dan menghina Islam tersebut dimuat kembali oleh sebelas media massa terkemuka di Denmark dan televisi nasional, termasuk Koran Jyllands-Posten. Sedikitnya tiga harian di Eropa, yaitu di Swedia, Belanda dan Spanyol, juga mencetak karikatur penuh kebencian itu. Namun, pada 13/2/2008, orang nomor satu PET, Jacob Scharf, segera membebaskan para tersangka dari tuduhan itu. Pihak berwenang tidak membeberkan bukti yang mendukung tuduhan mereka, tetapi kemudian dengan mudah melepas mereka. Ini menunjukkan ada upaya sengaja untuk menghina Islam dan Rasul-Nya dengan justifikasi klaim bohong tersebut.
Dulu, tahun 2005, pemerintah Denmark merestui penghinaan tersebut. Kala itu, Pemerintah Denmark lewat PM Anders Fogh Rasmussen membela koran dengan alasan hak kebebasan berbicara. Kini, alasan yang sama disampaikan. “Kami tidak meminta maaf bagi kebebasan berbicara,” ujar Soevndal, pemimpin Partai Rakyat Sosialis, seperti dikutip BBC, Minggu (17/2/2008).
Kebebasan hanyalah kedok. Intinya adalah kebencian. Tengoklah ucapan Kurt Westergaard, kartunis yang menggambar kartun Nabi itu, kepada Berlingske Tidende, Rabu (13/2), ”Dengan kartun ini saya ingin menunjukkan bagaimana fanatiknya Islam fundamental atau teroris menggunakan agama sebagai jenis senjata spriritual.”

Kebebasan Mereka adalah Kebencian
Kebebasan beragama dan kebebasan berbicara yang disembah oleh kalangan sekular dan liberal merupakan penyakit berbahaya. Mereka tidak membedakan mana kebebasan yang muncul dari fitrah manusia dan mana yang justru merusaknya.
Realitas menunjukkan bahwa kebebasan beragama ada dua jenis. Kebebasan jenis pertama adalah kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Bentuk kebebasan demikian dijamin oleh Islam. Allah SWT berfirman:

لاََ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS al-Baqarah[2]: 256).

Kebebasan jenis ini muncul dari fitrah manusia untuk mensucikan sesuatu yang dijadikan sesembahan (gharîzah tadayyun).
Berbeda dengan itu, kebebasan jenis kedua merupakan kebebasan untuk merusak agama, mengolok-olok dan menodai agama, atau meruntuhkan bangunan agama. Kebebasan demikian sangat berbahaya dan menyalahi fitrah manusia. Sebab, ia menggiring manusia pada pertentangaan dan perpecahan masyarakat, bahkan dapat berujung pada porak-porandanya tatanan masyarakat dan negara. Penghinaan terhadap Rasulullah kekasih kaum Mukmin lewat kartun, penghinaan al-Quran dengan dimasukkan ke kloset sebagaimana terjadi di Guantanamo, atau al-Quran dituduh sebagai The Satanic Verses (ayat-ayat setan), pengakuan sebagai nabi/rasul baru dalam Islam setelah Nabi Muhammad saw., meyakini buku Tadzkirah yang memutarbalikkan al-Quran sebagai wahyu suci, dalam kasus Ahmadiyah, dll. termasuk ke dalam kebebasan jenis ini. Kebebasan ini dilarang dalam Islam. Tengoklah, Rasulullah saw. menyatakan Musailamah dan siapapun yang mengaku nabi/rasul dan mengklaim menerima wahyu sesudah beliau sebagai pendusta/al-kadzdzab (HR al-Bukhari dan Ahmad).
Setelah menelaah banyak hadis, Imam asy-Syaukani menukil pendapat para fukaha, antara lain pendapat Imam Malik, yang mengatakan bahwa orang kafir dzimmi seperti Yahudi, Nasrani dan sebagainya yang menghujat Rasulullah saw., harus dijatuhi hukuman mati; kecuali jika mereka bertobat dan masuk Islam. Adapun jika pelakunya seorang Muslim, ia harus dieksekusi tanpa diterima tobatnya. Imam asy-Syaukani mengatakan bahwa pendapat tersebut sama dengan pendapat Imam Syafii dan Imam Hanbali.
Kebebasan demikian lahir dari sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Kebebasan ini pulalah yang dipropagandakan oleh Barat dan orang Islam yang membebek kepadanya. Tidaklah mengherankan, fakta menunjukkan kebebasan liar seperti ini tidak akan dapat menyatukan manusia. Kebebasan jenis kedua ini menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Penghinaan satu pihak terhadap pihak lain dibiarkan atas nama kebebasan. Peradaban sekular telah gagal mewujudkan kedamaian dan keharmonisan manusia.
Sayangnya, ada pihak yang disebut ‘tokoh’ bahkan ‘tokoh Islam’ yang justru membela kebebasan jenis kedua itu. Dalihnya: kebebasan berbicara. Mereka terjebak oleh slogan ‘Islam moderat’ yang diusungnya. Padahal, sadar atau tidak, tindakan mereka itu sedang menelikung Islam dan merobohkan umatnya.

Sikap Penguasa vs Khalifah
Anehnya, mayoritas penguasa di Dunia Islam saat ini diam. Pemerintah Indonesia pun tidak menganggap hal ini sebagai perkara penting. Buktinya, tindakan paling ringan pun tidak mereka lakukan. Mereka tidak melakukan kutukan, protes atau memanggil duta besar Denmark dan negara lain yang terlibat penghinaan atas Islam. Bandingkan, jika kepala negara dihina, segera pelakunya diprotes dan diadili. Padahal lebih mulia mana Nabi Muhammad saw dibanding mereka? Namun, mengapa ketika Rasulullah saw. dihina mereka diam saja? Dimana letak penghormatan dan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad saw.? Bukankah Rasulullah saw. harus lebih dicintai daripada keluarga, harta, diri sendiri, bahkan manusia secara keseluruhan seperti ditegaskan dalam banyak hadis? Sikap seperti ini bukanlah sikap penguasa Muslim, bertentangan dengan ajaran Islam dan jauh dari sikap para khalifah kaum Muslim.
Dulu, Prancis pernah merancang untuk mengadakan pertunjukan drama yang diambil dari hasil karya Voltaire. Isinya bertemakan “Muhammad atau Kefanatikan”. Di samping mencaci Rasulullah saw., drama tersebut menghina Zaid dan Zainab. Ketika Khalifah Abdul Hamid mengetahui berita tersebut, melalui dutanya di Prancis, beliau segera memberikan ancaman kepada Pemerintah Prancis supaya menghentikan pementasan drama tersebut. Beliau mengingatkan bahwa ada tindakan politik yang akan dihadapi Prancis jika tetap meneruskan dan mengizinkan pementasan tersebut. Prancis akhirnya membatalkannya.
Tidak berhenti sampai di situ. Perkumpulan teater tersebut berangkat ke Inggris. Mereka merencanakan untuk menyelenggarakan pementasan serupa. Sekali lagi, Khalifah Abdul Hamid memberikan ancaman kepada Inggris. Inggris menolak ancaman tersebut. Alasannya, tiket sudah terjual habis dan pembatalan drama tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan (freedom) rakyatnya. Perwakilan Khilafah Utsmaniyah di sana mengatakan kepada Pemerintah Inggris bahwa Prancis telah menggagalkan acara tersebut sekalipun sama-sama mengusung kebebasan. Pihak Inggris justru menegaskan bahwa kebebasan yang dinikmati rakyatnya jauh lebih baik daripada apa yang ada di Prancis. Setelah mendengar sikap Inggris demikian, sang Khalifah menyampaikan, ”Saya akan mengeluarkan perintah kepada umat Islam dengan mengatakan bahwa Inggris sedang menyerang dan menghina Rasul kita! Saya akan mengobarkan jihad akbar!”
Melihat keseriusan Khalifah dalam menjaga kehormatan Rasulullah saw. tersebut, Pemerintah Inggris segera melupakan sesumbarnya tentang kebebasan, dan pementasan drama itu pun dibatalkan (Lihat: Majalah al-Wa‘ie, No. 31, 2003).
Hakikat drama di atas dengan tema ”Muhammad atau Kefanatikan” sama dengan hakikat pembuatan kartun Nabi saw. saat ini. Lihatlah ungkapan Kurt Westergaard, pembuat kartun-kartun itu, sekali lagi, ”Dengan kartun ini saya ingin menunjukkan bagaimana fanatiknya Islam fundamental atau teroris menggunakan agama sebagai jenis senjata spriritual.” Isinya, sama-sama mengusung tema, ”Muhammad atau Kefanatikan”.
Semestinya, sikap penguasa dan para ulama dalam menyikapi karikatur/kartun Nabi saw. juga sama dengan sikap Khalifah Abdul Hamid di atas.

Wahai umat Islam!
Wahai umat Muhammad saw.!
Penghinaan terhadap Islam dan Rasulullah saw. terus berulang. Hal serupa akan terus terulang hingga mereka tahu bahwa kita umat Muhammad saw. memiliki benteng. Mereka tahu, penguasa saat ini bukanlah benteng bagi umat. Benteng itu adalah Khalifah. Karena itu, Hizbut Tahrir bersama dengan berbagai komponen umat terus berjuang mewujudkan Khilafah. Tanpa Khilafah, kita akan terus diinjak-injak. Padahal kita adalah umat terbaik. Lupakah kita akan firman Allah SWT:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ
Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar makruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. (QS Ali Imran [3]:110).

Karena itu, siapa pun yang menyerang pendirian khilafah yang jelas-jelas telah membela Nabi dan Islam, hakikatnya sama dengan membiarkan Islam dan Nabinya terus dinistakan. Mereka adalah bagian dari kaki tangan orang kafir penjajah. []

Rezim Soeharto :
Antara Faktor Personal dan Sistem

Sepeninggal Pak Harto, perbincangan tentang kebijakannya selama menjadi penguasa Orde Baru terhadap Islam politik semakin ramai. Sebagian ada yang memuji atas keberhasilannya dalam menekan berbagai gerakan Islam politik melalui pemaksaan pemakaian asas tunggal Pancasila bagi setiap parpol dan ormas. Sementara yang lain ada yang menghujat atas segala tindakan represifnya terhadap para aktivis Islam politik.
Terkait dengan sistem politik dan ekonomi yang diterapkan Soeharto serta sistem yang dijalankan saat ini, ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh umat Islam, yaitu :
Pertama, politik Orde Baru hingga akhir 1980-an tidak hanya anti-komunisme, tetapi juga anti-Islam yang ditransformasikan sebagai ideologi dan kekuatan politik. Sejak kelahirannya, Orde Baru berdiri di atas slogan politik ‘melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen’, sesuai dengan penafsiran tunggal mereka. Slogan ini cukup menggambarkan sikap deideologinya khususnya terhadap Islam. Represi kekuasaan, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung melalui operasi intelijen, selalu membayangi setiap partai dan gerakan politik Islam. Berkiblat pada siasat Snouck Hurgronye dalam menaklukkan Aceh, Orde Baru juga berupaya membiarkan kalangan Islam melaksanakan ibadah secara ritual individu namun memberangus setiap orang atau kelompok yang mempunyai gagasan tentang politik Islam.
Oleh karena itu, politik Orde Baru pada hakikatnya adalah usaha mewujudkan sebuah negara sekular melalui perlindungan angkatan bersenjata dan intelijen dengan legitimasi pembangunan ekonomi. Pada tataran ideologis, platform politik saat itu sangat dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme. Butir-butir P4 merupakan wujud tafsir ideologi kapitalisme terhadap Pancasila. Aspek ini bisa menjadi alasan utama kenapa Soeharto tampak bersikap sangat keras terhadap kelompok-kelompok Islam yang ingin memperjuangkan syariah Islam atau negara Islam. Karena kekuatan Islam dianggap tidak hanya sebagai ancaman terhadap politiknya secara pribadi, namun juga kekhawatirannya pada kelompok Islam yang akan mengubah asas sekular dari negara.
Kedua, tindakan seperti Orde Baru yang berusaha mengeliminasi politik Islam tersebut sebenarnya masih berlangsung hingga hari ini. Paling tidak upaya tersebut terlihat pada saat Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu menyerukan untuk kembali pada asas tunggal. Tentu mudah ditebak bahwa wacana tersebut merupakan bagian strategi mereka untuk menjegal perkembangan politik Islam agar politik sekuler bisa tetap menguasai negeri ini. Oleh karena itu, upaya penjegalan terhadap Islam politik yang memperjuangkan tegaknya syari’ah tidak dilakukan oleh Soeharto semata-mata karena bagian strategi ambisi dirinya, namun merupakan imbas dari perang ideologi saat itu antara kapitalisme, komunisme, dan Islam. Orde Baru menjadi bagian rantai kapitalisme untuk menghancurkan komunisme dan Islam. Sementara saat ini kapitalisme dunia dibawah pimpinan AS sedang menghadapi Islam sebagai satu-satunya rival semenjak komunisme tumbang. Tentu harus ada kesadaran pada diri umat Islam, bahwa sistem politik yang sedang berjalan saat ini di berbagai negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari kapitalisme global itu.
Negara-negara dunia ketiga yang notabene negeri-negeri Muslim realitasnya saat ini berada dalam hegemoni negara-negara yang berideologi kapitalisme dibawah pimpinan AS. Jadi meskipun Soeharto telah tiada, benturan ideologi kapitalisme dan Islam di negeri ini tetap akan berlangsung bahkan mungkin bisa lebih tajam sejalan dengan makin kuatnya Islam ideologis memperjuangkan perbaikan sistem saat ini menuju sistem Islam, yakni syari’ah dan Khilafah.
Ketiga, pada aspek ekonomi kebijakan Orde Baru banyak ‘dibantu’ AS dengan cara membentuk mafia ekonomi yang dikenal dengan Mafia Berkeley. Mafia inilah yang kemudian merancang kebijakan ekonomi Indonesia yang kapitalistik, liberal dan sesuai dengan kepentingan AS. Mereka ditempatkan dalam posisi strategis dalam pemerintahan untuk mengendalikan perekonomian negara. Sebagian besar pejabat ekonomi dalam kabinet Orde Baru adalah hasil didikan AS terutama dari Mafia Berkeley tersebut. Misalnya, Widjojo Nitisastro sebagai ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Emil Salim sebagai wakilnya, Subroto sebagai dirjen pemasaran dan perdagangan, menteri keuangan Ali Wardhana, serta ketua Penanaman Modal Asing Moh Sadli.
Sesuai dengan politik ekonomi AS, mafia ini menjalankan kebijakan ekonomi yang kapitalistik. Yaitu kebijakan yang pro pasar, mengundang investasi asing, meminjam hutang luar negeri. Dampaknya sangat luar biasa. Kebijakan investasi asing ditandai dengan penjualan kekayaan alam Indonesia kepada perusahaan asing sebagai kompensasi dari bantuan hutang luar negeri Indonesia. Freeport mendapat emas di Papua Barat, sebuah perusahaan konsorsium Eropa mendapat Nikel di Papua Barat, perusahaan lain mendapat hutan tropis. Sementara hutang luar negeri kemudian menjadi alat tekanan negara donor yang semakin menjerat Indonesia. Akibat jebakan hutang ini Indonesiapun harus patuh terhadap instruksi IMF dan Bank Dunia, yang alih-alih menyelesaikan krisis ekonomi, tapi malah membuat krisis ekonomi makin parah.
Keempat, kebijakan ekonomi Indonesia saat ini sebenarnya setali tiga uang dengan kebijakan ekonomi Orde Baru tersebut. Para mentri yang mengurus bidang perekonomian pada dasarnya merupakan kelanjutan generasi Mafia Berkeley yang kini berpola neo-liberal. Privatisasi BUMN, hutan, air, migas, hasil tambang, dan sebagainya terus bergulir, bahkan telah dipayungi melalui UU Penanaman Modal Asing, UU Air, UU Migas, UU Listrik, dsb. Semua itu ‘sukses’ meningkatkan kesengsaraan masyarakat. Sebab melalui privatisasi, kekayaan milik umum/rakyat berpindah menjadi milik swasta. Sementara pemerintah melepaskan peranannya dalam berbagai pengelolaan ekonomi yang ditandai dengan banyak dikuasainya sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh pihak swasta, termasuk swasta asing, baik secara langsung maupun melalui proses privatisasi tersebut. Perusahaan multinasional seperti Exxon Mobil, Caltex, Atlantic Richfield (melalui Arco Indonesia) terus menjarah seluruh kekayaan migas Indonesia.
Hasil karya neo-liberal itu sudah bisa dirasakan. Biro Pusat Statistik telah mempublikasikan, bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2005 sebanyak 30 juta jiwa, dan pada tahun 2006 naik menjadi 39,5 juta jiwa. Karena sektor riil terus tiarap, logikanya pada tahun 2007 dan 2008 kemiskinan dan pengangguran akan membengkak. Padahal, di Bank Indonesia terdapat uang sebanyak Rp. 210 trilyun yang mandeg dan tidak diputar di tengah masyarakat. Negara pun harus membayar bunganya kepada para nasabah, tanpa bisa memanfaatkannya untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Negara juga terpaksa membelanjakan Rp. 744 trilyun untuk membayar utang sebelumnya berikut bunganya, atau sebesar 30% APBN. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan secara keseluruhan.
Kelima, berdasarkan fakta-fakta di atas maka yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sistem kapitalismelah yang berada dibalik berbagai permasalahan politik dan ekonomi yang menyengsarakan masyarakat Indonesia. Bukan sekedar faktor orang. Siapapun yang menerapkannya, Soeharto maupun penguasa-penguasa berikutnya, akan gagal dalam memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Karena sistem yang dipakai adalah sistem yang memang sudah rusak kronis. Bukankah realitas saat ini pun banyak diteriakkan bahwa demokrasi tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat?
Sudah saatnya semua manusia menjauhkan ideologi dan sistem kapitalisme itu dari kancah kehidupan masyarakat dan negara. Agenda umat Islam ke depan adalah membangun sistem politik Islam yang memadai bagi pelaksanaan sistem Islam secara kaffah. Sistem politik itu tidak lain adalah Daulah Khilafah Islamiyah. Negara global inilah yang akan menundukkan dan menghapus hegemoni negara-negara kapitalis lewat kebijakan ekonomi neo-liberalnya yang terbukti menyengsarakan umat manusia di berbagai belahan bumi. Hanya melalui perubahan yang fundamental inilah kesejahteraan dan kemakmuran akan dapat diraih. Allah SWT berfirman:
Apakah hukum Jahiliah yang kalian kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya, dibandingkan dengan hukum Allah, bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Lajnah Siyasah
Hizbut Tahrir Indonesia
Februari 2008

PENENTUAN IDUL ADHA WAJIB BERDASARKAN
RUKYATUL HILAL PENDUDUK MAKKAH

Oleh: Muhammad Shiddiq Al-Jawi*

Para ulama mujtahidin telah berbeda pendapat dalam hal mengamalkan satu ru’yat yang sama untuk Idul Fitri. Madzhab Syafi’i menganut ru’yat lokal, yaitu mereka mengamalkan ru’yat masing-masing negeri. Sementara madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menganut ru’yat global, yakni mengamalkan ru’yat yang sama untuk seluruh kaum Muslim. Artinya, jika ru’yat telah terjadi di suatu bagian bumi, maka ru’yat itu berlaku untuk seluruh kaum Muslim sedunia, meskipun mereka sendiri tidak dapat meru’yat.
Namun, khilafiyah semacam itu tidak ada dalam penentuan Idul Adha. Sesungguhnya ulama seluruh madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) telah sepakat mengamalkan ru’yat yang sama untuk Idul Adha. Ru’yat yang dimaksud, adalah ru’yatul hilal (pengamatan bulan sabit) untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah, yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Ru’yat ini berlaku untuk seluruh dunia.
Karena itu, kaum Muslim dalam sejarahnya senantiasa beridul Adha pada hari yang sama. Fakta ini diriwayatkan secara mutawatir (oleh orang banyak pihak yang mustahil sepakat bohong) bahkan sejak masa kenabian, dilanjutkan pada masa Khulafa’ ar-Rasyidin, Umawiyin, Abbasiyin, Utsmaniyin, hingga masa kita sekarang.
Namun meskipun penetapan Idul Adha ini sudah ma’luumun minad diini bidl dlaruurah (telah diketahui secara pasti sebagai bagian integral ajaran Islam), anehnya pemerintah Indonesia dengan mengikuti fatwa sebagian ulama telah berani membolehkan perbedaan Idul Adha di Indonesia. Jadilah Indonesia sebagai satu-satunya negara di muka bumi yang tidak mengikuti Hijaz dalam beridul Adha. Sebab, Idul Adha di Indonesia sering kali jatuh pada hari pertama dari Hari Tasyriq (tanggal 11 Dzulhijjah), dan bukannya pada Yaumun-nahr atau hari penyembelihan kurban (tanggal 10 Dzulhijjah).
Kewajiban kaum Muslim untuk beridul Adha (dan beridul Fitri) pada hari yang sama, telah ditunjukkan oleh banyak nash-nash syara’. Di antaranya adalah sebagai berikut :

(1) Hadits A’isyah RA, dia berkata “Rasulullah SAW telah bersabda :
«الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ»
“Idul Fitri adalah hari orang-orang (kaum Muslim) berbuka. Dan Idul Adha adalah hari orang-orang menyembelih kurban.” (HR. At-Tirmidzi dan dinilainya sebagai hadits shahih; Lihat Imam Syaukani, Nailul Authar, [Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000], hal. 697, hadits no 1305).

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang serupa dari shahabat Abu Hurairah RA dengan lafal :
«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَ اْلأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ»
“Bulan Puasa adalah bulan mereka (kaum muslimin) berpuasa. Idul Fitri adalah hari mereka berbuka. Idul Adha adalah hari mereka menyembelih kurban.” (HR.Tirmidzi) Lihat Imam Syaukani, Nailul Authar, [Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000], hal. 697, hadits no 1306)

Imam At-Tirmidzi berkata, “Sebagian ahlul ‘ilmi (ulama) menafsirkan hadits ini dengan menyatakan :
]إنما معنى هاذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظيم الناس[
“Sesungguhnya makna shaum dan Idul Fitri ini adalah yang dilakukan bersama jama’ah [masyarakat muslim di bawah pimpinan Khalifah/Imam] dan sebahagian besar orang.” (Lihat Imam Syaukani, Nailul Authar, [Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000], hal. 699)

Sementara itu Imam Badrudin Al-‘Aini dalam kitabnya Umdatul Qari berkata, “Orang-orang (kaum Muslim) senantiasa wajib mengikuti Imam (Khalifah). Jika Imam berpuasa, mereka wajib berpuasa. Jika Imam berbuka (beridul Fitri), mereka wajib pula berbuka.”

Hadits di atas secara jelas menunjukkan kewajiban berpuasa Ramadhan, beridul Fitri, dan beridul Adha bersama-sama orang banyak (lafal hadits: an-Naas), yaitu maksudnya bersama kaum Muslim pada umumnya, baik tatkala mereka hidup bersatu dalam sebuah negara khilafah seperti dulu, maupun tatkala hidup bercerai-cerai dalam kurungan negara-kebangsaan seperti saat ini setelah hancurnya khilafah di Turki tahun 1924.
Maka dari itu, seorang muslim tidak dibenarkan berpuasa sendirian, atau berbuka sendirian (beridul Fitri dan beridul Adha sendirian). Yang benar, dia harus berpuasa, berbuka dan berhari raya bersama-sama kaum Muslim pada umumnya.

(2) Hadits Husain Ibn Al-Harits Al-Jadali RA, dia berkata: “Sesungguhnya Amir (Wali) Makkah pernah berkhutbah dan berkata :
«عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا»
“Rasulullah SAW mengamanatkan kepada kami untuk melaksanakan manasik haji berdasarkan ru’yat. Jika kami tidak berhasil meru’yat tetapi ada dua saksi adil yang berhasil meru’yat, maka kami melaksanakan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya.” (HR Abu Dawud [hadits no 2338] dan Ad-Daruquthni [Juz II/167]. Imam Ad-Daruquthni berkata,’Ini isnadnya bersambung [muttashil] dan shahih.’ Lihat Imam Syaukani, Nailul Authar, [Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000], hal. 841, hadits no 1629)

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa penentuan hari Arafah dan hari-hari pelaksanaan manasik haji, telah dilaksanakan pada saat adanya Daulah Islamiyah oleh pihak Wali Makkah. Hal ini berlandaskan perintah Nabi SAW kepada Amir (Wali) Makkah untuk menetapkan hari dimulainya manasik haji berdasarkan ru’yat.
Di samping itu, Rasulullah SAW juga telah menetapkan bahwa pelaksanaan manasik haji (seperti wukuf di Arafah, thawaf ifadlah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah), harus ditetapkan berdasarkan ru’yat penduduk Makkah sendiri, bukan berdasarkan ru’yat penduduk Madinah, penduduk Najd, atau penduduk negeri-negeri Islam lainnya. Dalam kondisi tiadanya Daulah Islamiyah (Khilafah), penentuan waktu manasik haji tetap menjadi kewenangan pihak yang memerintah Hijaz dari kalangan kaum Muslim, meskipun kekuasaannya sendiri tidak sah menurut syara’. Dalam keadaan demikian, kaum Muslim seluruhnya di dunia wajib beridul Adha pada Yaumun nahr (hari penyembelihan kurban), yaitu tatkala para jamaah haji di Makkah sedang menyembelih kurban mereka pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan bukan keesokan harinya (hari pertama dari Hari Tasyriq) seperti di Indonesia.

(3) Hadits Abu Hurairah RA, dia berkata :
«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَمَ عَنْ صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ»
“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang puasa pada Hari Arafah, di Arafah” (HR. Abu Dawud, An Nasa’i dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya, Lihat Imam Syaukani, Nailul Authar, [Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000], hal. 875, hadits no 1709).

Berdasarkan hadits itu, Imam Asy-Syafi’i berkata, “Disunnahkan berpuasa pada Hari Arafah (tanggal 9 Dhulhijjah) bagi mereka yang bukan jamaah haji.”

Hadits di atas merupakan dalil yang jelas dan terang mengenai kewajiban penyatuan Idul Adha pada hari yang sama secara wajib ‘ain atas seluruh kaum Muslim. Sebab, jika disyari’atkan puasa bagi selain jamaah haji pada Hari Arafah (=hari tatkala jamaah haji wukuf di Padang Arafah), maka artinya, Hari Arafah itu satu adanya, tidak lebih dari satu dan tidak boleh lebih dari satu.
Karena itu, atas dasar apa kaum Muslim di Indonesia justru berpuasa Arafah pada hari penyembelihan kurban di Makkah (10 Dzulhijjah), yang sebenarnya adalah hari raya Idul Adha bagi mereka? Dan bukankah berpuasa pada hari raya adalah perbuatan yang haram? Lalu atas dasar apa pula mereka Shalat Idul Adha di luar waktunya dan malahan shalat Idul Adha pada tanggal 11 Dzulhijjah (hari pertama dari Hari Tasyriq)?
Sungguh, fenomena di Indonesia ini adalah sebuah bid’ah yang munkar (bid’ah munkarah), yang tidak boleh didiamkan oleh seorang muslim yang masih punya rasa takut kepada Allah dan azab-Nya!
Sebahagian orang membolehkan perbedaan Idul Adha dengan berlandaskan hadits:
“Berpuasalah kalian karena telah meru’yat hilal (mengamati adanya bulan sabit), dan berbukalah kalian (beridul Fitri) karena telah meru’yat hilal. Dan jika terhalang pandangan kalian, maka perkirakanlah !”

Beristidlal (menggunakan dalil) dengan hadits ini untuk membolehkan perbedaan hari raya (termasuk Idul Adha) di antara negeri-negeri Islam dan untuk membolehkan pengalaman ilmu hisab, adalah istidlal yang keliru. Kekeliruannya dapat ditinjau dari beberapa segi :

Pertama, Hadits tersebut tidak menyinggung Idul Adha dan tidak menyebut-nyebut perihal Idul Adha, baik langsung maupun tidak langsung. Hadits itu hanya menyinggung Idul Fitri, bukan Idul Adha. Maka dari itu, tidaklah tepat beristidlal dengan hadits tersebut untuk membolehkan perbedaan Idul Adha berdasarkan perbedaan manzilah (orbit/tempat peredaran) bulan dan perbedaan mathla’ (tempat/waktu terbit) hilal, di antara negeri-negeri Islam. Selain itu, mathla’ hilal itu sendiri faktanya tidaklah berbeda-beda. Sebab, bulan lahir di langit pada satu titik waktu yang sama. Dan waktu kelahiran bulan ini berlaku untuk bumi seluruhnya. Yang berbeda-beda sebenarnya hanyalah waktu pengamatan, ini pun hanya terjadi pada jangka waktu yang masih terhitung pada hari yang sama, yang lamanya tidak lebih dari 12 jam.

Kedua, hadits tersebut telah menetapkan awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri berdasarkan ru’yatul hilal, bukan berdasarkan ilmu hisab. Pada hadits tersebut tak terdapat sedikit pun “dalalah” (pemahaman) yang membolehkan pengalaman ilmu hisab untuk menetapkan awal bulan Ramadlan dan hari raya Idul Fitri. Sedangkan hadits Nabi yang berbunyi: “(……jika pandangan kalian terhalang), maka perkirakanlah hilal itu!” maksudnya bukanlah perkiraan berdasarkan ilmu hisab, melainkan dengan menyempurnakan bilangan Sya’ban dan Ramadhan sejumlah 30 hari, bila kesulitan melakukan ru’yat.

Ketiga, Andaikata kita terima bahwa hadits tersebut juga berlaku untuk Idul Adha dengan jalan Qiyas –padahal Qiyas tidak boleh ada dalam perkara ibadah, karena ibadah bersifat tauqifiyah– maka hadits tersebut justru akan bertentangan dengan hadits Husain Ibn Al-Harits Al-Jadali RA, yang bersifat khusus untuk Idul Adha dan manasik haji. Dalam hadits tersebut, Nabi SAW telah memberikan kewenangan kepada Amir (Wali) Makkah untuk menetapkan ru’yat bagi bulan Dzulhijjah dan untuk menetapkan waktu manasik haji berdasarkan ru’yat penduduk Makkah (bukan ru’yat kaum Muslim yang lain di berbagai negeri Islam).

Berdasarkan uraian ini, maka Indonesia tidak boleh berbeda sendiri dari negeri-negeri Islam lainnya dalam hal penentuan hari-hari raya Islam. Indonesia tidak boleh menentang ijma’ (kesepakatan) seluruh kaum Muslim di seantero pelosok dunia, karena seluruh negara menganggap bahwa tanggal 10 Dzulhijjah di tetapkan berdasarkan ru’yat penduduk Hijaz. Sungguh, tak ada yang menyalahi ijma’ kaum Muslim itu, selain Indonesia !
Lagi pula, atas dasar apa hanya Indonesia sendiri yang menentang ijma’ tersebut dan berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan kaum Muslim? Apakah Indonesia berambisi untuk menjadi negara pertama yang mempelopori suatu tradisi yang buruk (sunnah sayyi’ah) sehingga para umaro’ dan ulama di Indonesia akan turut memikul dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengamalkannya hingga Hari Kiamat nanti?
Kita percaya sepenuhnya, perbedaan hari raya di Dunia Islam saat ini sesungguhnya terpulang kepada perbedaan pemerintahan dan kekuasaan Dunia Islam, yang terpecah belah dan terkotak-kotak dalam 50-an lebih negara kebangsaan yang direkayasa oleh kaum kafir penjajah.
Kita percaya pula sepenuhnya, bahwa kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dunia Islam tak akan tewujud, kecuali di bahwa naungan Khilafah Islamiyah Rasyidah. Khilafah ini yang akan mempersatukan kaum Muslim di seluruh dunia, serta akan memimpin kaum Muslim untuk menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Insya Allah cita-cita ini dapat terwujud tidak lama lagi !
Ya Allah, kami sudah menyampaikan, saksikanlah !

*)Dosen STEI Hamfara Yogyakarta; Ketua Lajnah Tsaqofiyah HTI Propinsi DIY; Anggota Komisi Fatwa MUI Propinsi DIY.

Teroris Membeli Media Massa?

Oleh : Y Herman Ibrahim (Mantan Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi)
Kalau Anda tidak memiliki cukup waktu untuk membaca, tolong sempatkanlah untuk membaca satu alinea saja tulisan Ilham Prisgunanto di opini Republika, Selasa 19 Juni 2007. Alinea tersebut berbunyi, “Dengan demikian terjawablah pertanyaan besar, mengapa jaringan teroris lebih memilih Indonesia sebagai medan perang aksi mereka? Faktor kunci adalah dari begitu ‘longgar’ dan penuh lubangnya sistem pemberitaan dan pers Indonesia. Tidak adanya ketegasan aturan perundang-undangan adalah ‘opsi’ dari mudahnya lahan publikasi dibeli karena masuk ke ranah yang tak bertuan dan tak terkontrol.”
Sungguh ini suatu kebohongan publik yang sangat dahsyat. Adhian Husaini mengatakan bahwa Barat mengontrol informasi dunia dan memproduk rata-rata 6 juta kata per hari, sementara Timur (Islam) hanya mampu 500 ribu kata per hari. Dari perbandingan produksi kata melalui berbagai jenis media cetak, elektronik, dan dunia maya tampak jelas bahwa diseminasi nilai yang terus menerus dicangkokan ke benak manusia adalah nilai-nilai, doktrin, ideologi serta budaya Barat. Tengok jaringan informasi seperti CNN yang ditayangkan 24 jam terus-menerus melalui jaringan satelit yang bisa ditonton di seluruh pelosok dunia melakukan cuci otak tanpa henti. Media massa nasional pun lebih banyak merujuk kepada informasi yang diproduksi oleh kantor berita seperti UPI, Reuters, dan BBC. Tidak ada ceritanya media di Indonesia mengambil referensi dari As Sahab, Ar Rahmah, Al Muhajirun, atau secara mandiri mengembangkan informasi tanding.
Salah merujuk
Ilham juga menyoal lubuk hati manusia yang jika ada rasa pembenaran terhadap aksi teroris merupakan keberhasilan taktik komunikasi jaringan teroris terhadap Indonesia. Ilham tidak salah dengan merujuk konsep agenda setting Maxwell Mc Comb 1995, tapi jika itu ditujukan kepada terorisme di Indonesia jelas menyesatkan. Semua orang menyaksikan betapa pemberitaan media ihwal kejahatan terorisme di Indonesia sungguh berlebihan.
Jauh sebelum proses pengadilan dijalankan, media menyebar informasi bahwa Abu Bakar Ba’asyir melakukan kejahatan makar, merancang membunuh Megawati, dan melakukan pelanggaran imigrasi. Tatkala pengadilan dijalankan, semua tuduhan itu tidak terbukti dan hanya satu pelanggaran (bukan kejahatan) yang terbukti yakni pemalsuan nama pada KTP tatkala kabur ke Malaysia untuk menghindari kejaran Benny Moerdani. Sebuah pelanggaran yang sama dengan yang dilakukan Casingkem, seorang TKW yang memalsu nama menjadi Novita Sari. Bedanya, Casingkem disambut Megawati di Istana Negara sementara Abu Bakar Ba’asyir dihukum 3 tahun penjara. Bukankah ini hasil pembentukan opini?
Bisa jadi agenda setting Maxwell Mc Comb yang dirujuk Ilham benar sejauh itu digunakan justru untuk membenarkan terorisme yang dilakukan oleh Barat. Operasi Northwood yang kendati dibatalkan oleh Kennedy dirancang untuk memojokkan Kuba. Demikian juga operasi intelijen Teluk Babi di-setting seakan-akan dilakukan oleh teroris komunis.
Belakangan masyarakat dunia terhenyak dengan sinyalemen Ahmadinejad bahwa Holocaust sebuah kekejaman teror yang luar biasa dahsyat adalah suatu kebohongan Yahudi untuk mempengaruhi opini dunia. Dusta tentang pembunuhan 6 juta Yahudi oleh Jerman diperlukan untuk pembenaran exodus Yahudi ke Tanah Palestina dan mendirikan negara di sana.
Dr Frederisk Toben, asli Jerman dan menjadi warga negara Australia mengatakan bahwa Holocaust adalah kebohongan yang dilindungi secara legal. Tanpa Holocaust tidak ada alasan bagi Yahudi untuk membantai rakyat Palestina. Di negara-negara Eropa, Anda boleh mengritik atau menghina Yesus, Bunda Maria, dan sebagainya, tetapi anda dilarang mengkritik Yahudi dan Holocaustnya.
Terorisme memang memerlukan kebohongan untuk pembenaran aksinya, tetapi tidak untuk Islam. Islam tidak mengenal konsep teror, yang ada adalah jihad. Di dalam Islam harus ada kekuatan untuk membuat musuh gentar tetapi bukan seperti terorisme yang dilakukan oleh Barat. Bahwa ada sebagian orang Islam di Indonesia yang marah kepada Barat karena kejahatan yang dilakukan Barat di Palestina, Irak, Afghanistan, Somalia, dan Chechnya lantas melakukan aksi perlawanan berupa pengeboman terhadap kepentingan Barat di negeri ini, memang itu kenyataan.
Meski demikian David O Shea, orang Australia mengatakan bahwa aksi bom di Indonesia merupakan jalinan dari tiga kepentingan. Tiga kepentingan itu adalah pertama, Barat memerlukan aksi bom di Indonesia untuk membenarkan perang melawan terorisme. Kedua, ghiroh yang tinggi di kalangan anak-anak muda Islam khususnya alumni Afghanistan, dan ketiga budaya korupsi di kalangan aparat keamanan.
Jadi, untuk konteks terorisme di Indonesia sesungguhnya bukanlah hasil persahabatan kental antara terorisme dan media massa seperti yang dirujuk oleh Ilham dari pendapat ahli masalah teroris Walter Laqueur. Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa teroris di Indonesia memiliki kemampuan finansial untuk menyewa media massa. Yang ada adalah justru sebaliknya yaitu pembentukan opini massal seakan-akan Nurdin M Top dan kawan-kawan adalah ancaman serius bagi rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim.
Tentang Kepolisian RI perlu ada penjelasan bahwa kegelisahan dan kegerahan aparat di lapangan terhadap awak jurnalis seperti yang dicontohkan Robert L Rabe wakil kepala Kepolisian Washington dalam pembajakan sebuah gedung oleh Hanafi Muslim pada Maret 1977, tidak pernah terjadi di Indonesia. Pihak Kepolisian RI tidak terkesan takut kepada wartawan dan tidak merasa tertekan untuk mengisahkan penyergapan dan penangkapan teroris berikut opini yang dibangun seakan-akan para teroris seperti Abu Dujana benar-benar durjana. Seorang Sidney Jones warga AS yang diduga agen CIA bahkan dengan nyaman bicara bebas di berbagai media televisi tanpa rasa sungkan sedikitpun.
Agen asing
Mantan KSAD, Jend Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwa ada lebih dari 60 ribu intel asing berkeliaran bebas di Indonesia. Jika kedaulatan kita merasa terganggu sehingga perlu interpelasi parlemen ihwal kebijakan luar negeri mendukung resolusi PBB terhadap Iran, mengapa tidak pernah ada interpelasi tentang kehadiran agen-agen asing tersebut. Sungguh aneh penangkapan Abu Dujana yang peristiwanya bahkan telah diketahui dan diumumkan lebih dulu oleh pihak Australia. Apapun sanggahan kepala Polri tentang ini sulit diterima karena penangkapan dan pembunuhan Azhari sungguh sangat terbuka dan tidak ditunda-tunda pengumumannya.
Yang terakhir, aparat hendaknya melakukan introspeksi bahwa jika ada empati sebagian masyarakat Muslim kepada ‘teroris’, hendaknya jangan dianggap sebagai sebuah pembenaran dari masyarakat Muslim itu terhadap aksi terorisme atau menuduh mereka memiliki kemampuan membayar media massa. Aparat kepolisian memiliki citra yang buruk, tidak saja dalam soal penangkapan ‘teroris’ melainkan juga nyaris dalam semua cara penanganan terhadap berbagai tindak keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Ikhtisar
Tidak ada bukti sama sekali yang menjelaskan bahwa media massa di Indonesia terbeli oleh para pelaku aksi terorisme.
Yang terjadi justru sebaliknya, dunia Barat dengan segala kekuatannya memanfaatkan media untuk melegitimasi aksi brutalnya terhadap Islam.
Anggapan bahwa aparat terganggu oleh kehadiran media massa dalam menangani aksi terorisme juga faktanya tidak benar.
Sumber : http://www.republika.co.id

Dana Siluman dan Kerusakan Politik

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, mengatakan selain Amien Rais, semua capres dalam Pilpres 2004, juga menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Selain itu, Rokhmin mengungkapkan salain dari dirinya, sejumlah menteri lain juga memberi bantuan kepada tim sukses para capres. Sedangkan Wakil Koordinator ICW, Danang Widyoko, menyatakan pihaknya juga akan membidik anggota DPR dan DPD yang ditengarai menerima dana nonbujeter DKP. (Republika, 28 Mei 2007).
Anggota Panwaslu Pemilu tahun 2004, Didik Supriyanto, menduga pasangan capres-cawapres pada pemilu putaran kedua melanggar ketentuan pemilu. Aturan yang dilanggar adalah soal penggalangan dana kampanye yang dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Didik mencontohkan, untuk pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, tercantum nama Maryono dan Arsyad. Padahal kedua nama itu tidak menyumbang dana pemilu. Berarti dananya berasal dari pihak lain yang disembunyikan identitasnya. Sementara, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) terbukti ada 13 badan hukum penyumbang dana atas nama perusahaan fiktif. Berdasarkan data ICW dan Transparancy International, ungkap Didik, penyimpangan dana pemilu pasangan SBY-JK mencapai Rp 1.6 miliar, sedangkan pasangan Mega-Hasyim sebesar Rp 4.5 miliar. (Republika, 29 Mei 2007).
Ada sejumlah hal penting terkait dengan kasus aliran dana nonbujeter DKP tersebut:
Pertama, kasus tersebut kemungkinan besar merupakan puncak dari sebuah gunung es adanya berbagai aliran dana dalam berbagai proses politik (pemilu, penetapan undang-undang, dll). Sebagai mana yang dinyatakan oleh Rokhmin di atas, untuk kasus Pilpres 2004 lalu ternyata tidak hanya DKP yang mengalirkan dananya namun juga dari departemen lain. Dengan demikian, bahkan mungkin saja kenyataannya lebih meluas, tidak hanya di lingkungan departemen, namun juga bisa dari institusi lain seperti BUMN, perusahaan swasta, dan sebagainya.
Kedua, pihak-pihak yang disinyalir ikut ‘menikmati’ aliran dana DKP, seperti kalangan DPR dan Parpol saat ini sibuk memberikan bantahan bahwa mereka tidak menerima dana tersebut. Namun pernyataan Rokhmin maupun data-data yang dikemukakan berbagai pihak seperti ICW dan Pawaslu nampaknya bantahan tersebut justru menyimpan kebohongan publik. Mereka berani membantah bukan karena ‘bersih’ dari dana semacam itu tetapi karena mereka yakin bahwa aliran dana tersebut tidak akan bisa dilacak. Karena proses aliran dana tersebut memang tidak disertai bukti tertulis seperti kuitansi atau sejenisnya. Dana itupun tidak ditransfer ke rekening tim parpol ataupun tim sukses Pilpres tetapi sengaja ditransfer ke rekening perorangan untuk menghindari pelacakan. Kalau itu yang terjadi, maka itulah bentuk kejahatan terencana yang sangat keji, mereka tega membohongi rakyat yang sudah lama menderita dan hanya dihibur dengan janji-janji padahal mereka sedang melakukan kejahatan publik yang sangat serius dan mengerikan.
Ketiga, ternyata dana yang ‘menerjang’ proses politik di negeri ini tidak hanya berasal dari dalam negeri namun juga dari luar negeri/asing. Anggota Panwaslu Pemilu tahun 2004, Didik Supriyanto, mengakui pada saat pelaksanaan pemilu itu memang ada rumor dana asing yang merebak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat itupun membenarkan adanya dana asing yang masuk ke dalam negeri. Dana tersebut diperkirakan mencapai 50 juta dollar AS. (Republika, 28 Mei 2007).
Keempat, pemberian dana dalam sebuah proses politik seperti Pilpres, Pilkada, pemilu legislatif, penetapan undang-undang, dan semacamnya, baik yang datang dari pengusaha dalam negeri apalagi pihak asing harus dibaca sebagai upaya para kapitalis untuk menguasai ataupun menjajah negeri ini. Pada sistem demokrasi, termasuk di AS, memang yang ril berkuasa adalah para kapitalis pemilik modal. Pada saat pemilu yang disebut sebagai ‘pesta demokrasi’ itu pada dasarnya merupakan hajatan para pemilik modal sedangkan rakyat hanyalah berfungsi sebagai pembuat stempel bahwa semuanya untuk kepentingan rakyat. Maka suatu hal yang ‘wajar’ kalau kemudian kebijakan penguasa tersebut lebih mengabdi kepada kepentingan para kapitalis daripada kepada rakyat. Lihatlah misalnya kasus kenaikan harga BBM, penyerahan Blok Cepu pada ExxonMobil, dan sejenisnya.
Kelima, mengungkap secara lebih mendalam sampai ke akarnya dari persoalan aliran dana siluman itu sangat penting sebagai langkah untuk membuka segala kebejatan politik di negeri ini. Namun demikian, disamping hal tersebut umat Muslim juga harus mulai bergegas membangun kekuatan nyata untuk menata kembali dunia berdasarkan cahaya Islam, sekaligus mengakhiri sistem politik yang telah menyengsarakan tidak hanya umat Muslim di Indonesia namun juga dialami oleh umat Muslim di berbagai tempat lainnya. Sebagai Muslim, kita harus meyakini, kekuatan real yang secara nyata akan mampu menenggelamkan kezaliman politik kapitalesme dan menggantinya dengan politik Islam yang agung adalah Khilafah Islamiyah yang akan menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Lajnah Siyasiyah HTIgkan
29 Mei 2007

Mewaspadai Kedatangan 17 Jendral AS ke Aceh

Ketua Delegasi Jenderal Militer Amerika Serikat, William L Nyland, didampingi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menyampaikan penjelasan di Kantor Gubernur NAD, Banda Aceh, Rabu (16/5). Delegasi yang berjumlah 17 jenderal itu berkunjung selama dua hari di Aceh untuk mencari masukan perkembangan situasi keamanan pasca perjanjian damai (MoU) dan kemajuan rekonstruksi pasca bencana tsunami. (Republika, 18 Mei 2007).
Ada beberapa hal yang perlu dicermati berkaitan dengan kunjungan tersebut:
Pertama, tentu kunjungan tersebut sangat serius dan sangat penting bagi AS, karena mereka sampai mengirimkan 17 jenderal militernya. Bahkan para jenderal tersebut secara khusus bertemu dengan para pucuk pimpinan di Aceh. Kalau tujuannya hanya mencari masukan perkembangan situasi keamanan pasca perjanjian damai (MoU) dan kemajuan rekonstruksi pasca bencana tsunami sebagaimana yang mereka sampaikan, maka sungguh sangat tidak logis. Mungkinkah hanya untuk mencari informasi seperti itu AS harus mengirimkan 17 jenderal militernya.
Kedua, berdasarkan fakta-fakta empiris, setiap kunjungan petinggi AS ke negeri manapun, mereka selalu membawa agenda tersembunyi. Sebelumnya, kunjungan dua petinggi AS ke Indonesia, yaitu Menlu AS Condoleeza Rice (14-15 Maret 2006) dan Menhan AS Donald Rumsfeld (6 Juni 2006), sama-sama berupaya untuk menekan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Proliferation Security Initiative (PSI). Melalui PSI, AS akan menjelma menjadi polisi yang paling berwenang untuk mengawasi lautan yang berada dalam teritorial Indonesia, padahal Indonesia adalah negara kelautan. Kunjungan Rice tersebut juga disinyalir terkait dengan proses joint operating agreement (JOA) saat itu tentang pengelolaan Blok Cepu. Maka bukan sebuah kebetulan kalau ternyata akhirnya pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Cepu yang kaya minyak dan gas itu kepada ExxonMobil.
Ketiga, jika ditilik dari aspek kepentingan ekonomi, AS memiliki kepentingan sangat besar di Aceh. Sebagaimana kita ketahui, ExxonMobil datang ke Aceh Utara sejak ladang gas dan minyak ditemukan di Lhokseumawe, ibu kota Aceh Utara sekitar 1971 dengan masa kontrak hingga 2018. Dari hasil produksi gas alam cair (LNG) di Aceh, ExxonMobil termasuk tiga besar produsen gas di Indonesia bersama-sama dengan Total Fina Elf Indonesia dan Chevron Indonesia Company. Gas alam cair dari Blok B (Lapangan Arun), Blok Pase, dan Blok North Sumatera Offshore (NSO), diekspor ke Korea dan Jepang. Saat ini total produksi gas dari ketiga blok tersebut mencapai 1 miliar kaki kubik per hari. Pada tahun 2005, ExxonMobil mengirimkan 75 kargo gas alam cair ke dua negara itu. Jika diperhitungkan dengan harga gas di pasar internasional, satu kargo LNG bernilai 30 juta dollar AS, sehingga totalnya mencapai 2.25 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 20.25 triliun.
Keempat, dari aspek geopolitik, Aceh dan Sumatra Utara merupakan area teritorial utama Selat Malaka. Sementara AS bahkan melalui satelitnya Singapura senantiasa berusaha menguasai selat yang mempunyai posisi strategis bagi jalur ekonomi maupun bidang pertahanan tersebut. Target AS untuk Selat Malaka adalah membangun pangkalan militernya disana. Apabila target tersebut tercapai maka AS akan menguasai kontrol utama geopolitik di Asia Tenggara.
Kelima, bagi kaum Muslim harus senantiasa mewaspadai segala hal yang terkait dengan AS dan sekutunya. Karena mereka telah terbukti secara fakta bahwa landasan utama politik luar negeri mereka adalah imperialisme atau penjajahan bisa berupa militer seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan, maupun berupa ekonomi dan politik seperti yang dialami negeri-negeri Muslim dunia ketiga termasuk Indonesia. Sebagai contoh bisa dicermati keberadaan Exxon di Aceh. Perusahaan AS tersebut membetuk Zona Industri Lhokseumawe (ZILS) yang penuh dengan fasilitas mewah dan sistem keamanan militer canggih. Tapi di sekeliling ZILS itu, ada sepuluh kecamatan dengan penduduk mencapai 375 ribu jiwa yang tidak lain adalah kantong-kantong kemiskinan. Yaitu kecamatan Muara Dua, Dewantara, Sawang, Nisam, Muara Batu, Syamtalira Arun, Tanah Luas, Syamtalira Bayu, Matangkuli, dan Tanah Pasir. Jadi mereka mengeruk kekayaan alam di Aceh hanya untuk kepentingan mereka sendiri.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pelindung atau penolong) dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? (QS. An Nisa’: 144)
Lajnah Siyasiyah HTI
21 Mei 2007

Penangkapan Keji Terhadap Barisan Hizbut Tahrir Suriah
dan Lelucon Pemilu Parlemen Suriah

Sudah menjadi kebiasaan pemerintah Suria setiap kali melakukan sebuah tindakan kriminal, baik untuk mengukuhkan loyalitasnya kepada Amerika, gembong penjajah, atau keinginannya untuk berunding dengan Yahudi, maupun penyesatan dan kebohongan kepada masyarakat, pemerintah sengaja melakukan serangan penangkapan terhadap barisan Hizbut Tahrir. Dengan asumsi, bahwa tindakan ini akan bisa menghalangi Hizb untuk membongkar tindakan kriminal dan makarnya, serta menelanjangi berbagai konspirasinya, menjelaskan kebohongan dan penyesatan yang dilakukannya.
Begitulah lazimnya tindakan pemerintah… Sebelum dan sesudah kunjungan delegasi Frank Wolf, anggota konggres Amerika dari partai Republik, pada 1 April 2007; sebelum dan sesudah kunjungan delegasi Nancy, ketua Senat Amerika, pada 3 April 2007; sebelum dan sesudah kunjungan Ibrahim Abi Sulaiman, pengusaha asal Suria dan pemimpin berbagai lobi rahasia kepada negara musuh, pada 11 April 2007, untuk memonitor para wakilnya terhadap jalannya berbagai lobi rahasia dengan Suriah… kemudian menjelang lelucon pemilu parlemen Suriah yang berlangsung pada 22 April 2007, serta penentuan hasil pemilu melalui otoritas undang-undang yang mengharuskan dua pertiganya untuk front yang dipimpin partai Ba’ats dengan mayoritas mutlak berada di tangan partai Ba’ats saja…! Pada saat itulah, dinas keamanan Suriah melakukan serangan penangkapan keji terhadap barisan Syabab Hizbut Tahrir. Jumlah yang ditangkap mencapai 25 Syabab. Penangkapan mereka ini menambah jumlah Syabab yang sudah lebih dahulu ditangkap dan dimasukkan di berbagai kamp kosentrasi, disamping yang sudah dijebloskan secara zalim ke penjara Shidnaya, yang jumlahnya mencapai 50 Syabab. Semua itu karena Syabab Hizb telah membongkar pengkhianatan, kebohongan dan penyesatan (pemerintah Suriah), dan meneriakkan kalimat yang hak secara lantang, serta mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah:

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji (TQS. Al-Burûj [85]:

Pemerintah dan kaki tangannya mengira dengan berbagai serangan keji terhadap Hizb akan bisa membungkam Hizb agar tidak meneriakkan perintah Allah dengan lantang, atau menakut-nakutinya sehingga membuatnya menutup mata terhadap berbagai konspirasi dan tipudaya pemerintah sehingga tetap tertutup rapat. Atau bisa memalingkan Hizb dari upaya yang sungguh-sungguh dan serius untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan menegakkan Khilafah Rasyidah. Semua perkiraan itulah yang sebenarnya mereka inginkan. Tetapi, mereka tidak akan mendapatkannya, selain kehinaan di dunia, dan siksa yang pedih di akhirat:

وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. (TQS. Al-Qalam [68]: 33)

Hizb sendiri, dengan izin Allah, kekuatannya akan makin meningkat dengan berbagai penangkapan tersebut. Hizb akan semakin menanjak dari satu tangga ke tangga berikutnya yang lebih tinggi. Seandainya pemerintah Suriah mau belajar dan merenungkan berbagai hasil serangannya terdahulu terhadap Hizb, yang sudah berulang kali dilakukan, pasti mereka akan tahu bahwa makar mereka terhadap Hizb akan menjadi penyesalan bagi diri mereka sendiri.
وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ

Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. (TQS. Fâthir [35]: 43)

Sebaliknya, para Syabab yang ditangkap dan saudara-saudara mereka yang lebih dahulu dijebloskan ke dalam penjara penguasa zalim, dengan izin Allah, lebih mulia, lebih kuat dengan (pertolongan) Rabb mereka, dan lebih mulia karena agama mereka. Sedangkan kaum zalim itu, meski berada di luar penjara, mereka sesungguhnya lebih hina. Mereka adalah orang-orang yang hina dina; orang-orang yang menukar agama mereka dengan dunia mereka, bahkan dengan dunia yang bukan menjadi milik mereka:

وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata (TQS. al-Hajj [22]: 11)

Usaha pemerintah —melalui berbagai penangkapan itu— untuk mendekati kaum kafir penjajah pimpinan Amerika dan entitas Yahudi supaya mereka menerima tawaran pemerintah Suriah, sebenarnya tetap tidak akan memperpanjang usia pemerintah. Karena itu ibaratnya seperti kekuatan yang rapuh, laksana tongkat Sulaiman as., yang hanya tinggal menunggu orang yang mendorongnya agar ambruk. Upaya menghadang Hizb tidak ada gunanya sedikit pun bagi menyelamatkan pemerintah, baik dari kemurkaan Allah maupun kemarahan Khilafah yang akan segera tegak atas izin Allah. Maka, kondisi Hizb dengan pemerintah Suriah adalah laksana firman Allah Swt:

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

Katakanlah: “tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (azab) dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu.” (TQS. at-Taubah [9]: 52)

HIZBUT TAHRIR 6 Rabiuts Tsani 1428 H
23 April 2007 M

Amien Rais: “Kedaulatan Indonesia dalam bahaya”

Kamis, 03 Mei 2007
Menurut Amien, dalam nota kesepakatan perjanjian ekstradisi RI-Singapura di Bali, ada poin-poin yang ’membahayakan’ kedualtan NKRI
Hidayatullah.com–Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menyatakan, perjanjian ekstradisi RI-Singapura di Bali beberapa hari lalu telah “menciderai” bahkan dinilai dapat membahayakan kedaulatan Indonesia.
Dalam butir perjanjian ekstradisi itu Singapura boleh latihan perang-perangan dengan negara manapun di wilayah Indonesia. Itu amat berbahaya bagi pertahanan negara RI, kata Amien Rais di Jambi, hari ini.
Dalam orasi ilmiah tanpa teks pada acara wisuda ke-47 dan Dies Natalis ke-44 Universitas Jambi (Unja) di Kampus Pinang Masak Unja Mendalo Jambi, mantan Ketua Umum DPP PAN itu menjelaskan, sebaliknya Indonesia juga bisa latihan perang-perangan di wilayah Singapura hanya pura-pura dan sebuah lelucon.
Negara kecil kepulauan itu telah mendikte Indonesia sebagai negara terbesar di dunia, sementara pemerintah Indonesia dengan gagah menandatangani perjanjian ekstradisi lupa diri bahwa itu adalah ancaman besar.
Singapura bukan saja mendikte dari perjanjian ekstradisi, tetapi Indonesia secara tidak langsung telah dikuasai misalnya PT Indosat yang selama ini menguntungkan bagi RI telah beralih kepada mereka.
Indonesia nyaris habis karena PT Indosat yang memiliki jaringan bawah laut dan langsung ke satelit C2 Palapa selama ini menjadi salah satu peralatan informasi dan komunikasi baik untuk umum maupun kepentingan negara RI.
“Sekarang PT Indosat telah ditangan mereka, sehingga apapun rahasia negara kita sudah diketahui negara kecil yang tidak memiliki sumber daya alam itu,” unkap Amien.
Lebih aneh lagi untuk membuat rute penerbangan domestik pun, misalnya Jambi akan membuka rute penerbangan ke Palembang atau Jambi-Medan harus izin Singapura.
“Ini kan keterlaluan. Ketika saya menanyakan itu ke Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa dengan enteng menjawab, memang sudah dari dulunya begitu,” kata Amien Rais.
Ia mengimbau DPR RI untuk mengkaji ulang dan tidak menelan mentah-mentah perjanjian ekstradisi RI-Singapura itu. [ant/bi/ www.hidayatullah.com]

]]>